Pada tahun 1984, KH Abdurrahman atau Wahid Gus Dur terpilih sebagai ketua Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sebagai pemimpin NU, ia berperan penting dalam mengembangkan pesantren dan mendukung berbagai kegiatan sosial serta pendidikan di lingkungan NU.
Pernikahan
KH Abdurrahman Wahid menikah dengan Sinta Nuriyah Wahid pada tahun1968. Sinta Nuriyah adalah seorang pendidik dan aktivis sosial. Mereka memiliki empat orang anak, yaitu:
- Alissa Qotrunnada Munawaroh
- Zannuba Arifah Chafsoh yang lebih dikenal dengan panggilan "Yenny Wahid" atau "Gus Yenny".
- Annita Hayatunnufus
- Inayah Wulandari
Sinta Nuriyah Wahid, sebagai istri Gus Dur, merupakan seorang figur yang mendukung peran dan kontribusi Gus Dur dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia. Ia juga dikenal sebagai pendamping setia dan mitra dalam perjuangan Gus Dur untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
Pendidikan
KH Abdurrahman Wahid, memiliki riwayat pendidikan yang mencerminkan perpaduan antara pendidikan agama tradisional dan pendidikan formal modern. Sejak kecil, ia tumbuh dan belajar di lingkungan pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur, di mana ia mendalami ilmu agama Islam dari keluarga kyai yang berpengaruh. Di pesantren, Gus Dur memperoleh pemahaman mendalam tentang ajaran agama dan nilai-nilai keagamaan.
Berikut adalah riwayat pendidikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur):
- Pendidikan di Pesantren Tebuireng: Gus Dur tumbuh dalam lingkungan pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur. Sejak kecil, ia belajar di pesantren dan mendapatkan pendidikan agama Islam yang kuat dari para kyai dan ulama.
- Pendidikan Formal di Universitas Indonesia: Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, Gus Dur melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia (UI). Ia masuk ke Fakultas Sastra dan Kebudayaan dengan konsentrasi bahasa dan sastra Jawa. Pada tahun 1966, Gus Dur berhasil meraih gelar sarjana (S1) di bidang tersebut.
- Studi Pascasarjana di Baghdad, Irak: Setelah menyelesaikan studi sarjana di UI, Gus Dur melanjutkan pendidikan pascasarjana di University of the Middle East di Baghdad, Irak. Di sana, ia memperdalam ilmu sosial dan ilmu politik. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai gelar yang berhasil diraihnya, karena beberapa sumber menyebutkan bahwa Gus Dur tidak menyelesaikan studi pascasarjana dan kembali ke Indonesia sebelum memperoleh gelar.
Presiden RI ke 4
Pada tahun 1999, setelah era Orde Baru berakhir, KH Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Indonesia yang keempat dalam pemilihan presiden yang pertama kali dilakukan secara demokratis. Gus Dur menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1999 setelah mendapatkan dukungan dari berbagai partai politik, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Proses pemilihan presiden berlangsung melalui sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), di mana Gus Dur berhasil meraih 373 suara dari 678 anggota MPR.
Kebijakan-Kebijakan
Selama masa kepresidenannya, KH Abdurrahman Wahid mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berfokus pada ekonomi, sosial, dan politik. Ia berusaha untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, ia juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik.
Berikut uraian kebijakan apa saja yang telah Gusdur terapkan
Kebijakan Politik dan Pemerintahan:
- Keterbukaan Politik: Memperjuangkan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi. Mengizinkan partai politik baru untuk berdiri, sehingga memperkaya pluralitas politik di Indonesia pasca-era Orde Baru.
- Otonomi Daerah: Mendukung konsep otonomi daerah untuk memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengurus urusan lokal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di tingkat lokal.
- Penanganan Konflik Etnis dan Agama: Berusaha untuk menyelesaikan konflik etnis dan agama yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dengan mendorong dialog dan rekonsiliasi sebagai cara untuk mencapai perdamaian.
Kebijakan Ekonomi:
- Krisis Ekonomi: Menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. Berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi krisis, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- Stabilitas Ekonomi: Menciptakan stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi yang tinggi melalui langkah-langkah fiskal dan moneter.
- Program Reformasi Ekonomi: Mendukung program reformasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sektor ekonomi. Mengurangi birokrasi dan korupsi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
- Penarikan Subsidi: Melakukan penarikan subsidi di berbagai sektor, termasuk subsidi bahan bakar minyak, untuk mengurangi tekanan fiskal akibat krisis ekonomi.
- Penggalangan Investasi Asing: Berusaha untuk menggalang investasi asing sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
Kebijakan Sosial:
- Hak Asasi Manusia: Aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan mempromosikan perlindungan hak-hak minoritas. Memperkuat lembaga-lembaga yang berfokus pada penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu.
- Multikulturalisme dan Toleransi Agama: Mengedepankan pendekatan multikulturalisme dan nilai-nilai toleransi agama. Aktif berdialog dengan berbagai kelompok agama untuk mencapai pemahaman dan kerukunan antarumat beragama.
Kebijakan Luar Negeri:
- Diplomasi dan Hubungan Internasional: Aktif dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain dan berusaha memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Memperjuangkan isu-isu kemanusiaan dan perdamaian global sebagai bagian dari diplomasi luar negeri Indonesia.
Namun, masa kepresidenan KH Abdurrahman Wahid tidak berjalan mulus, dan pada tahun 2001, mandat presidennya dicabut melalui sidang istimewa MPR karena dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan efektif. Hal ini dipicu oleh beberapa peristiwa kontroversial dan ketegangan politik dalam pemerintahannya.
Pasca Masa menjabat
Setelah tidak menjabat sebagai Presiden, KH Abdurrahman Wahid tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan menjalankan peran sebagai tokoh pemersatu di tengah masyarakat Indonesia. Gus Dur tetap aktif dalam dunia politik dan sosial. Ia mendirikan The Wahid Institute, sebuah lembaga pemikiran dan advokasi yang berfokus pada nilai-nilai Islam moderat, hak asasi manusia, dan perdamaian.
Salah satu kebijakan yang akan selalu diingat oleh seluruh rakyat Indonesia adalah pendekatan inklusif dan toleran Gus Dur dalam menjalankan pemerintahannya. Ia menganjurkan perdamaian dan dialog dalam menyelesaikan konflik, serta berjuang untuk membangun kesadaran akan pentingnya toleransi agama dan multikulturalisme di Indonesia.
Wafat
Pada tanggal 30 Desember 2009, KH Abdurrahman Wahid meninggal dunia di Jakarta pada usia 69 tahun. Makamnya terletak di kompleks pemakaman keluarga di Dusun Ngadirejo, Desa Kemayoran, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tempat peristirahatan terakhirnya menjadi saksi sejarah bagi perjalanan hidup seorang tokoh besar yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia.